"Ya kalau dipandang perlu kita bongkar-bongkar berkas lagi. Tetapi sekali lagi bukan untuk menyudutkan siapapun tapi demi perbaikan ke depan," tegas Mulyana yang baru saja keluar dari LP Cipinang karena tersandung kasus percobaan penyuapan penyidik KPK beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, bila terbukti ada dana asing atau rekening yang tidak jelas sumbernya maka sesuai dengan aturan yang ada pasangan atau tim kampanye yang menggunakan dana seperti itu harus mengembalikannya kepada kas negara.

"Kita saat itu sebenarnya telah mendapat laporan dari akuntan publik terkait adanya dugaan dana kampanye bermasalah. Hanya memang untuk melacaknya perlu institusi yang memiliki kewenangan untuk itu," sambungnya.

Persoalan ini, kata Mulyana, sebenarnya telah menyentuh pidana sehingga tindak pidana pemilu yang dilanggar harus menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Karena itu, katanya lagi, meskipun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) telah dibubarkan tidak bisa menutup penyidikan pelanggaran tindak pidana yang ada.

"Hanya memang secara hukum sangat sulit dilakukan karena masih adanya interpretasi yang berbeda terkait pengaturan tindak pidana pemilu tersebut," paparnya.

Begitulah fakta dari kebobrkan Sistem demokrasi, bahkan sampai diduga ada yang menggunakan dana dari pihak asing, yg nota bene adalah dana dari pihak yg selama ini menjajah kita, dan merampas kekayaan alam negeri kita, dana asing yg dikucurkan itu, kalau memang terbukti, pasti ada udang di balik batu, apalagi kalau bukan untuk kepentingan asing, yakni kepentingan untuk menguasai negeri kita, dan hanya menguntungkan sebelah pihak, dan merugikan negeri kita.

wallahu alam bi asshowab

Sumber : www.hidayatullah.com